Jakarta-//DJALAPAKSINEWS// – (02/05/2026), Usai diangkat dan dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat langsung akan menjalankan program yang diintruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi prioritas adalah program permasalahan sampah agar dapat diselesaikan pada tahun 2028 mendatang.
Menurut aktivis senior itu, target menyelesaikan persoalan sampah di tahun 2028 bukanlah hal yang mustahil jika benar-benar dikerjakan. “Sebenarnya kalau dulu-dulu sudah dikerjain pasti sudah selesai, cuman yang sekarang punya keseriusan sampai pada level kepala negara ya pemerintah dalam hal ini presiden ikut campur insha Allah sangat masuk akal bisa tercapai,” ujar Jumhur ditemui saat ulang tahun aktivis senior Hariman Siregar sekaligus peringatan May Day di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat malam kemarin.
Akan tetapi, lanjut Jumhur menjelaskan semuanya bergantung pada orang-orang yang bertanggung jawab dalam bidang itu. Saat ini kami akan melanjutkan program terkait penanganan sampah.
“Kita kan ada 8 aglomerasi kalau enggak salah, pembangunan fasilitas pengolahan sampah jadi listrik kan sedang berjalan, nanti kami akan evaluasi seberapa jauh kecepatan untuk segera menjadi kenyataan ya, kita dorong karena ini urgent. Program tersebut sekarang sedang berjalan, kita juga welcome atau terbuka dengan berbagai teknologi tidak harus PSEL (Pengelolaan Sampah Berbasis Energi Listrik) yang 1.000 ton ke atas itu,” katanya.
Jumhur mengatakan sampah bukan hanya menjadi persoalan di kota besar, tetapi kota kecil pun ada sampah juga dan ujungnya mengganggu kalau tidak dikelola dengan baik. Karena itu berbagai teknologi yang lahir ya, baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam negeri kita akan kurasi dan verifikasi kalau itu bagus akan kita endorse untuk diterapkan di dalam tanah air kita.
“Saat ini PSEL sudah ada 36 sedang berjalan, biarkan saja itu berjalan dan diluar itu sudah pasti banyak. Sekarang ini banyak teknologi penemuan baru dari dalam negeri juga ada, mungkin saat ini mereka punya kendala untuk akses ke pemerintah dalam hal Kementerian Lingkungan Hidup sehingga pasca saya dilantik jadi menteri akan lebih terbuka apapun teknologinya,” ucapnya.
Namun, lanjut Jumhur, sebelum teknologi itu digunakan kami akan terlebih dahulu memeriksanya, memverifikasi dan mengkurasi sehingga teknologi itu benar-benar bisa diterapkan. Orang Indonesia pinter-pinter pada dasarnya, sehingga tidak perlu menggunakan teknologi dari luar.
Penyelesaian Sampah Bantar Gebang
Jumhur juga berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah di Bantar Gebang dimana mayoritas sampah yang ada di sana merupakah tumpukan sampah dari Provinsi DKI Jakarta.” Kemarin saya sudah ketemu dengn Pak Pramono Anung (Gubernur DKI Jakarta,red) dan janjian bahwa kami berdua berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan di sana. Itu juga nanti akan kita laporkan kepada presiden, sejauh mana perlu intervensi presiden dalam hal itu,” katanya.
Tapi intinya begini, sambung Jumhur, semua hal yang bisa dikerjakan dulu sendiri kita kerjakan, kita cukup melaporkan perkembangan. Itu tentunya adalah suatu perintah, dan perintahnya itu sudah ada ketika pertama diangkat jadi menteri.
Lo urus persoalan ini, kata Jumhur, sehingga kita hanya perlu melaporkan perkembangan dan itu bagian dari apa yang saya kerjakan bagian dari perintah dia. Jadi gak usah dikit-dikit ini presiden, nanti kasihan presiden dong.
“Lo gue angkat jadi menteri ngapain nanya-nanya mulu terutama bagi semua aparatur. Laporkan terkait kinerja Kementerian LH akan terus rutin dilakukan, akan tetapi arahan juga kita minta pasti tapi tidak membenani presiden,” terangnya.
Limbah B3 di Batam Akan Dicarikan Solusi Terbaik
Di kesempatan itu, Jumhur juga akan menindaklanjuti informasi adanya 844 kontainer yang membuang limbah B3 di Batam sehingga mencemari perairan yang ada di sana.
“Saya kan baru dilantik sehari dan baru kerja tapi sudah dengar juga itu, maka saya akan periksa intervensi apa yang bisa dilakukan oleh kementerian kita. Intinya berbagai problem lingkungan itu juga sangat terkait dengan pendapatan orang per orang,” katanya.
Jumhur menyatakan kadang-kadang ketika ada kegiatan yang sebetulnya melanggar lingkungan itu terjadi, waktu masih kecil gak dimitigasi sehingga ketika terlanjur sudah besar merekrut ribuan orang baru ditindak. Sehingga disitu ada kesalahan pemerintah juga membiarkan sesuatu yang baru dimulai, akan tetapi ketika persoalan sudah besar baru ditindak sehingga ini haarus dicarikan jalan keluarnya yang terbaik.
“Bahkan menurut informasi yang saya dengar sudah ada ribuan karyawannya, sehingga kalau ditutup kasihan, ini bukan berarti membela mereka tetapi harus mencari jalan,” tuturnya.
Dari kehadiran saya, sambung Jumhur, bukan hanya sekedar jangan, jangan, jangan meskipun saya punya hak menghukum orang baik pidana maupun sanksi pencabutan izin bahka.”LH punya kekuatan itu tetapi bukan hanya sekedar itu pemerintah harus bisa mencarikan solusi yang terbaik kalau gak bisa bubar investasi yang sudah berjalan,” pungkasnya.//Hari S/Jw//
