Cirebon Djalapaksinews — Pemerintah Kota Cirebon menerima kunjungan peserta Program Kepemimpinan Nasional (PKN) dalam agenda Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) tingkat II Angkatan II tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara di Balai Kota, Rabu (6/5/2026). Kunjungan ini sebagai ruang dialog terbuka antara pengalaman praktik di daerah dengan perspektif kebijakan yang tengah dikembangkan dalam pendidikan kepemimpinan nasional.
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran para peserta PKN merupakan momentum penting untuk saling bertukar gagasan yang kontekstual dan aplikatif. Menurutnya, dinamika yang dihadapi pemerintah daerah saat ini menuntut pola pikir yang tidak lagi konvensional.
“Kami memandang ini sebagai proses tukar menukar gagasan strategis antara praktisi di lapangan dengan para calon pemimpin nasional yang sedang menempuh pendidikan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kota Cirebon memiliki karakteristik yang unik dengan luas wilayah yang relatif terbatas, namun berperan sebagai simpul distribusi barang dan jasa serta pusat mobilitas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisi tersebut membawa konsekuensi pada tingginya tekanan demografis dan laju urbanisasi yang terus meningkat.
“Dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,69 persen per tahun, tantangan yang kami hadapi tidak lagi sekadar administratif. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu merespons kebutuhan warga secara cepat dan presisi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Sekda menyampaikan bahwa arah pembangunan Kota Cirebon tahun 2025–2029 difokuskan pada penguatan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi birokrasi yang substantif. Pemerintah, menurutnya, dituntut untuk bertransformasi dari peran tradisional sebagai regulator menjadi fasilitator yang hadir dan solutif di tengah masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon juga membuka ruang pembelajaran dengan mengangkat dua sektor prioritas sebagai bahan kajian peserta PKN, yakni pelayanan kependudukan dan perlindungan sosial.
Pada sektor administrasi kependudukan, Sekda menekankan bahwa layanan ini merupakan pintu awal dalam membangun kepercayaan publik. Ia menyebutkan bahwa berbagai pembenahan telah dilakukan, termasuk transformasi budaya kerja birokrasi.
“Melalui upaya yang sistematis, Disdukcapil telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Namun bagi kami, penghargaan hanyalah dampak. Fokus utamanya adalah perubahan perilaku birokrasi, menghilangkan praktik pungli dan memangkas alur yang tidak perlu, agar masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, pada sektor perlindungan sosial, Pemerintah Kota Cirebon mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai instrumen integrasi layanan. Sistem ini dirancang untuk menjawab persoalan kemiskinan yang selama ini kerap terfragmentasi.
“Kami berupaya memastikan bahwa data kependudukan dan data sosial saling terhubung. Kebijakan yang diambil harus berbasis pada data yang akurat, bukan asumsi. Dengan begitu, jaring pengaman sosial dapat bekerja secara sistemik, bukan insidental,” jelasnya.
Sekda juga mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan kunjungan ini sebagai ruang analisis yang mendalam, termasuk dalam melihat berbagai tantangan implementasi kebijakan di tingkat daerah.
“Kami membuka diri sepenuhnya. Seluruh perangkat daerah telah kami instruksikan untuk transparan dalam menyampaikan data, tantangan, hingga evaluasi internal. Kami percaya, dari diskusi yang jujur dan tajam akan lahir solusi yang lebih adaptif bagi pembangunan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan rombongan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Iih Fahiha, menyampaikan bahwa visitasi ini merupakan bagian dari pembelajaran tematik yang berfokus pada kepemimpinan adaptif.
“Tema yang kami usung adalah kepemimpinan adaptif untuk mewujudkan organisasi publik yang resilient melalui manajemen risiko dan inovasi pelayanan publik. Di Kota Cirebon, kami mengangkat subtema tentang bagaimana kepemimpinan adaptif memanfaatkan pelayanan publik sebagai instrumen penguatan ketahanan sosial dan kepercayaan publik,” ungkap Iih.
Ia menilai, dinamika pelayanan publik di Kota Cirebon mencerminkan kompleksitas yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran peserta PKN. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan Kota Cirebon sebagai lokus visitasi.
“Kota Cirebon menunjukkan praktik pelayanan publik yang berkembang di tengah dinamika masyarakatnya. Ini menjadi indikator bahwa kota ini layak dijadikan lokus pembelajaran, karena menghadirkan pengalaman nyata tentang bagaimana kebijakan dijalankan dalam kondisi yang terus berubah,” tuturnya. (*/Utoyo)
