Cirebon DjalapaksiNews — Pemerintah Kota Cirebon bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencanangkan Komitmen Bersama sekaligus melepas petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Balai Kota Cirebon, Minggu (21/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pendataan ekonomi secara menyeluruh yang akan menjadi fondasi penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan publik yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan yang berkualitas harus didukung oleh informasi yang akurat mengenai kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
“Sebagai pelaksana pemerintahan, kita menyadari sepenuhnya bahwa kebijakan publik yang presisi harus bertumpu pada landasan kebijakan berbasis data. Sensus Ekonomi adalah instrumen untuk memetakan struktur ekonomi, daya saing bisnis, serta ekosistem dunia usaha secara riil di Kota Cirebon,” ujarnya.
Ia menambahkan, komitmen bersama yang dideklarasikan bukan sekadar seremonial, melainkan wujud kesungguhan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan data ekonomi yang akurat, akuntabel, dan berkelanjutan. Hasil sensus nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari perencanaan pembangunan ekonomi, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan investasi di Kota Cirebon.
Wali Kota juga mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.
“Seluruh data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hanya digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan,” tuturnya.
Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Cirebon, Wali Kota Cirebon secara resmi melepas ratusan petugas sensus yang akan bertugas di lapangan. Pemerintah Kota Cirebon berharap kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat dapat menghasilkan data berkualitas sebagai pijakan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh aktivitas usaha, tetapi juga akan mengumpulkan data sosial ekonomi masyarakat yang dibutuhkan pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis.
“Sensus Ekonomi ini bukan untuk kepentingan BPS semata, melainkan untuk mendukung penyusunan kebijakan di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Data yang dihasilkan juga dapat dimanfaatkan masyarakat ketika membutuhkan informasi yang akurat,” jelas Samiran.
Ia mengungkapkan, sebanyak 232 petugas akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Kota Cirebon mulai Juni hingga akhir Agustus 2026. Pendataan tersebut mencakup sekitar 46 ribu unit usaha, dengan komposisi terbesar berasal dari sektor perdagangan yang mencapai sekitar 33 persen, disusul sektor pariwisata, meliputi hotel dan kuliner, sebesar 22 persen.
“Data tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi Kota Cirebon bertumpu pada sektor perdagangan dan pariwisata. Karena itu, kami berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas sensus serta memberikan data yang lengkap dan benar agar menghasilkan potret ekonomi Kota Cirebon yang semakin akurat,” tuturnya. (*/Utoyo)
