Cirebon DjalapaksiNews — Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, secara resmi menutup Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2026, Kamis (10/9/2026).
Penutupan kegiatan yang dilaksanakan secara virtual tersebut menjadi bagian akhir dari rangkaian orientasi yang diikuti sebanyak 777 PPPK. Para peserta terdiri atas 172 tenaga pendidikan, 107 tenaga kesehatan, dan 498 tenaga teknis yang selanjutnya akan menjalankan tugas sesuai dengan bidang dan perangkat daerah masing-masing.
Wakil Wali Kota menyampaikan, kehadiran ratusan PPPK baru tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Bapak dan Ibu adalah bagian penting dari sumber daya manusia Pemerintah Kota Cirebon. Kami berharap seluruh peserta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, terukur, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat,” ujar Wakil Wali Kota.
Menurutnya, empat hari pelaksanaan orientasi yang diikuti secara virtual bukanlah akhir dari proses pembentukan seorang aparatur. Materi yang diberikan selama orientasi merupakan bekal awal untuk memahami nilai dan etika yang harus menjadi pedoman ketika menjalankan tugas sebagai bagian dari pemerintahan.
Ia menilai, tantangan yang sebenarnya justru akan dihadapi ketika para PPPK mulai melaksanakan tugas di lapangan. Sebab, aparatur akan berhadapan langsung dengan beragam persoalan, kebutuhan, serta karakter masyarakat yang membutuhkan respons secara profesional.
“Waktu empat hari tentu tidak serta-merta menjadikan kita aparatur yang ideal. Orientasi ini adalah dasar pemahaman. Ujian sesungguhnya ada ketika Bapak dan Ibu mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dalam pekerjaan sehari-hari dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat,” katanya.
Wakil Wali Kota juga mengingatkan bahwa etika dan integritas tidak boleh dipandang hanya sebagai bagian dari kelengkapan administratif. Keduanya merupakan fondasi yang menentukan bagaimana seorang aparatur menjalankan kewenangan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia meminta para PPPK untuk menjadikan integritas, profesionalisme, dedikasi, akuntabilitas, netralitas, efisiensi, dan efektivitas sebagai nilai yang diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.
“Keahlian teknis saja tidak cukup. Tanpa integritas, kemampuan yang kita miliki bisa kehilangan arah. Begitu juga tanpa akuntabilitas dan netralitas, kebijakan pemerintah akan sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat,” ungkapnya.
Wakil Wali Kota berharap seluruh PPPK dapat memaknai posisi yang telah dipercayakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh aparatur yang menjalankannya secara langsung.
“Jadikan posisi Bapak dan Ibu di instansi masing-masing sebagai bentuk pengabdian yang nyata. Tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cirebon ada di pundak kita bersama,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian orientasi. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kota Cirebon, para narasumber, serta seluruh panitia yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan hingga berjalan dengan tertib.
“Selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan rangkaian orientasi. Semoga apa yang diperoleh selama kegiatan ini dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” pungkasnya. (*/Utoyo)
