Cirebon DjalapaksiNews – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II Tahun 2026, Selasa (15/9/2026). Hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman.
Wali Kota mengatakan, stabilitas ekonomi daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga daya beli sekaligus kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai upaya memenuhi target pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar.
“Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga,” ujar Wali Kota.
Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,01 persen. Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) berada pada angka 0,40 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,80 persen.
Pemerintah Kota Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi terbesar, dengan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen. Sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, beras, dan bensin juga menjadi perhatian karena pergerakan harganya dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.
Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkot Cirebon terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan MOL PANGLING (Mobil Pangan Keliling) yang mulai diluncurkan pada Juni 2026.
Program tersebut menyasar langsung kawasan permukiman untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. MOL PANGLING, antara lain, telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan. Komoditas yang disediakan meliputi beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.
“Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan,” ujar Wali Kota.
Langkah tersebut berjalan beriringan dengan program Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Upaya bersama TPID Kota Cirebon itu sebelumnya juga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri, dengan Kota Cirebon meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali pada pertengahan tahun ini, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Cirebon.
Meski demikian, Wali Kota menegaskan penghargaan tersebut tidak menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berpuas diri. Capaian tersebut justru menjadi bahan evaluasi agar berbagai kebijakan yang dijalankan ke depan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat.
“Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi,” tuturnya.
Wali Kota juga menilai kerja sama antar daerah menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi di wilayah Ciayumajakuning saling berkaitan. Ketersediaan komoditas di satu daerah dapat memengaruhi harga dan pasokan di daerah lainnya, termasuk Kota Cirebon sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan dan distribusi di kawasan tersebut.
Karena itu, menurutnya, kerja sama antar daerah (KAD) harus terus diperkuat sehingga surplus komoditas di suatu wilayah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain yang mengalami kekurangan pasokan.
“Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama,” jelasnya.
Memasuki Semester II 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID akan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko musiman yang dapat mengganggu distribusi logistik. Kesiapan juga perlu diperkuat menjelang meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di penghujung tahun.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
Menurutnya, kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Resiliensi melalui Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Transformasi Digital untuk Ekonomi Ciayumajakuning yang Inklusif dan Berkualitas” tersebut tidak hanya membahas perkembangan inflasi, tetapi juga membangun komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan mempercepat transformasi digital daerah.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi,” ujar Wihujeng.
Dalam HLM tersebut, para kepala daerah se-Ciayumajakuning bersama pemangku kepentingan terkait membahas perkembangan inflasi terkini, tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga, serta strategi menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pangan. Sebagai bentuk komitmen bersama, dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah se-Ciayumajakuning untuk memperkuat ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi daerah. Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, peningkatan sinergi antarwilayah, optimalisasi KAD, serta mitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketersediaan pangan dan stabilitas harga.
Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan daerah.
“Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan,” lanjut Wihujeng.
Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD turut membahas percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Digitalisasi transaksi dinilai dapat mendorong pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperluas penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat.
Wihujeng menambahkan, TP2DD memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan pelayanan publik yang lebih mudah diakses masyarakat.
“Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik,” tuturnya. (*/Utoyo)
