BOGOR, DjalapaksiNews – Perubahan pola cuaca, banjir, kekeringan, kenaikan suhu, hingga tekanan terhadap ketersediaan air dan pangan menjadi tantangan yang semakin dirasakan di wilayah perkotaan. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Mayors Talk: Climate and Urban Resilience 2026 yang dihadiri Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, Selasa (29/9/2026).
Forum yang merupakan bagian dari agenda Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Komisariat Wilayah III ini mempertemukan para kepala daerah untuk membahas langkah menghadapi dampak perubahan iklim melalui perencanaan kota, pengelolaan lingkungan, ketahanan pangan, kebencanaan, hingga kerja sama antardaerah.
Mengusung tema “Membangun Kota Tangguh, Integrasi Tata Ruang, Lingkungan Berkelanjutan, serta Adaptif Iklim”, forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BMKG, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Wali Kota Bogor selaku tuan rumah, Ketua Komwil III APEKSI beserta para wali kota anggota Komwil III.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya penggunaan kajian ilmiah dan proyeksi iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan. Menurutnya, persoalan lingkungan, pangan, air, tata ruang, dan kebencanaan saling berkaitan sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing daerah.
“Alam sekali lagi tidak bisa dijaga sepotong-potong berdasarkan wilayah administrasi saja atau satu daerah saja,” tegas Hanif.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan perubahan iklim perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan kota karena dampaknya berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari, mulai dari lingkungan, air, pangan hingga risiko bencana.
“Bagi Kota Cirebon, ketahanan kota bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi juga bagaimana kita memastikan lingkungan tetap terjaga, kebutuhan pangan dan air diperhatikan, serta masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai risiko. Karena itu, kolaborasi antardaerah menjadi sangat penting,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, posisi Cirebon sebagai wilayah perkotaan yang memiliki keterkaitan erat dengan daerah di sekitarnya membuat kerja sama lintas wilayah menjadi penting. Persoalan seperti pasokan pangan, air, lingkungan dan kebencanaan tidak berhenti pada batas administratif.
“Kita bisa belajar dari pengalaman kota lain dan sekaligus berbagi apa yang sudah dilakukan di Cirebon. Yang terpenting, hasil forum seperti ini tidak berhenti pada diskusi, tetapi bisa diterjemahkan menjadi langkah nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain perubahan iklim, pembahasan juga mencakup ketahanan pangan, tata ruang, pengelolaan sampah, pencemaran udara dan air, ruang terbuka hijau, pengelolaan air tanah, perlindungan kawasan pesisir, serta transportasi ramah lingkungan.
Pada aspek tata ruang, pemerintah daerah perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menggunakan data risiko iklim dan kebencanaan sebagai bagian dari perencanaan. Sementara dalam pengelolaan sampah, penanganan dari hulu hingga hilir menjadi perhatian, mulai dari pengurangan dan pemilahan hingga pengolahan.
Forum Mayors Talk ini juga dinilai menjadi ruang bagi pemerintah kota untuk bertukar pengalaman dan memperkuat jejaring dalam menghadapi persoalan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan pengalaman dan kebutuhan masing-masing kota. Tantangan yang dihadapi pemerintah kota memang berbeda, tetapi banyak persoalan yang memiliki keterkaitan. Karena itu, kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan penguatan jejaring antarkota menjadi bagian penting dari upaya membangun kota yang tangguh,” katanya.
Bagi Pemerintah Kota Cirebon, keikutsertaan dalam Mayors Talk 2026 menjadi kesempatan untuk menyerap pengalaman dari kota lain dan memperluas kerja sama dalam menghadapi tantangan perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan perubahan iklim.
Wali Kota menambahkan, upaya menghadapi perubahan iklim perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan langkah yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang kita bangun adalah kota yang nyaman dan aman untuk masyarakat. Setiap kebijakan pembangunan harus melihat bagaimana lingkungan tetap terjaga dan masyarakat semakin siap menghadapi perubahan yang terjadi,” pungkasnya. (*/Utoyo)
