CIREBON, DjalapaksiNews – Pemerintah Kota Cirebon memperingati Hari Kesaktian Pancasila dengan upacara yang berlangsung di Halaman Apel Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon, Kamis (1/10/2026).
Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mewakili Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk kembali meneguhkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa sekaligus landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam amanatnya, Sekda menyampaikan bahwa Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali komitmen kebangsaan.
“Pancasila merupakan konsensus tertinggi yang mengikat dan menyatukan segala keragaman bangsa Indonesia. Sejarah tata negara kita telah membuktikan bahwa republik ini mampu berdiri tegak melewati berbagai tantangan zaman karena kita memiliki pijakan ideologi yang kuat, rasional, dan disepakati bersama,” ujar Sekda.
Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan hingga keadilan sosial, harus terus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut juga perlu menjadi pijakan dalam setiap kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Khusus di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Sekda menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata. Pancasila, kata dia, tidak cukup hanya diucapkan atau diperingati setiap tahun, tetapi harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Bagi kita di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, peringatan Kesaktian Pancasila tidak boleh hanya berhenti sebagai seremoni rutin tahunan. Peringatan ini harus dimaknai sebagai kewajiban moral dan manajerial untuk terus menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan publik,” tegasnya.
Sekda juga mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cirebon untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan etika dalam menjalankan tugas. Peningkatan kualitas pelayanan publik, integritas, objektivitas, serta keberpihakan pada prinsip keadilan dan pemerataan menjadi bagian penting dari pengamalan nilai Pancasila dalam birokrasi.
Ia meminta agar setiap kebijakan yang dirumuskan, anggaran yang dialokasikan, maupun program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan.
“Setiap kebijakan yang dirumuskan, setiap anggaran yang dialokasikan, dan setiap program yang dijalankan harus benar-benar selaras dengan asas keadilan dan pemerataan,” katanya.
Selain kepada jajaran birokrasi, Sekda turut mengajak aparat keamanan dan penegak hukum untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kondusivitas Kota Cirebon. Menurutnya, persatuan dan stabilitas daerah membutuhkan situasi yang aman dan tertib, serta kepastian bahwa seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat pertahanan dan keamanan, serta seluruh unsur terkait dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan kondisi yang aman, aktivitas masyarakat, perekonomian, dan pembangunan daerah dapat terus berjalan.
Di sisi lain, Sekda mengajak tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, dan seluruh warga Kota Cirebon untuk bersama-sama merawat kerukunan dan kohesi sosial. Semangat gotong royong dinilai tetap menjadi kekuatan penting dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan perkotaan.
“Dalam membangun Kota Cirebon, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi aktif, kedewasaan berpikir, dan partisipasi konstruktif dari seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.
Sekda menambahkan, makna Kesaktian Pancasila harus terus diwujudkan melalui tindakan dan pengabdian yang memberikan dampak nyata. Nilai-nilai Pancasila perlu hadir dalam cara pemerintah bekerja, cara masyarakat berinteraksi, serta cara seluruh elemen kota bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan.
“Kesaktian Pancasila bukanlah warisan sejarah yang pasif, melainkan sebuah amanat berkelanjutan yang harus kita wujudkan melalui kerja nyata. Mari kita jadikan tanggal 1 Oktober 2026 ini sebagai tonggak penegasan komitmen bersama untuk memberikan dedikasi terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Cirebon,” pungkasnya. (*/Utoyo)
