CIREBON, DjalapaksiNews — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Kebijakan Daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut berlangsung di The Luxton Cirebon Hotel and Convention, Jalan RA Kartini, Kelurahan Kejaksan, Kota Cirebon.
Rakor tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan serta mengimplementasikan strategi kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Cirebon dipilih sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan karena memiliki posisi strategis dalam konektivitas ekonomi Jawa Barat bagian timur dengan wilayah sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan Cirebon memiliki potensi penting dalam pengembangan berbagai sektor ekonomi daerah.
Melalui forum koordinasi ini, Kemendagri mendorong agar kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan manfaat pembangunan dan keberlanjutan.
Pembahasan dalam rakor diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan tantangan yang dihadapi daerah sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan. Strategi yang dirumuskan diharapkan mampu menjadi langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi unggulan daerah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pertumbuhan ekonomi daerah, dalam konteks tersebut, membutuhkan kebijakan yang berbasis kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Selain aspek ekonomi, pembangunan berkelanjutan juga menempatkan dimensi sosial dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Karena itu, kebijakan daerah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara peningkatan aktivitas ekonomi, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.
Rakor di Cirebon ini sekaligus menjadi ruang untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dengan kondisi dan karakteristik daerah. Dengan demikian, strategi yang dihasilkan diharapkan lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Kegiatan tersebut mempertegas pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan ekonomi melalui kebijakan yang tepat sasaran, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dengan penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, berbagai potensi ekonomi daerah diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
(Utoyo)
