CIREBON, DjalapaksiNews – Pemerintah Kota Cirebon menerima kunjungan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XII Kabupaten Bogor Tahun 2026 dalam rangka studi lapangan, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Prabayaksa Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan pembelajaran mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.
Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman. Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan gambaran mengenai Kota Cirebon, termasuk posisi strategisnya sebagai salah satu simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Menurutnya, Kota Cirebon memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Dengan luas wilayah sekitar 39,44 kilometer persegi, Kota Cirebon terdiri atas lima kecamatan dan 22 kelurahan.
“Kota Cirebon memiliki posisi yang strategis dan menjadi simpul pergerakan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Karakteristik tersebut tentu menghadirkan peluang sekaligus tantangan yang harus kami jawab melalui tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif,” ujar Sekda.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan visi pembangunan 2025–2029, yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman dan Berkelanjutan Tahun 2029.” Visi tersebut menjadi pijakan dalam menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada capaian pemerintahan, tetapi juga manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sekda menekankan bahwa tantangan kepemimpinan birokrasi saat ini tidak lagi sebatas memastikan rutinitas pemerintahan berjalan dengan baik. Aparatur dituntut mampu menghadirkan perubahan, mempercepat pelayanan, memanfaatkan teknologi, serta membangun cara kerja yang lebih efektif dan responsif.
“Sekarang tantangannya bukan lagi sekadar bagaimana menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi bagaimana menciptakan akselerasi melalui transformasi digital dan inovasi. Kami berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Menurut Sekda, pelayanan publik menjadi salah satu indikator paling nyata dalam melihat kehadiran pemerintah. Masyarakat berinteraksi langsung dengan pemerintah ketika mengurus administrasi kependudukan, memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, bantuan sosial maupun berbagai kebutuhan pelayanan lainnya.
Karena itu, Pemkot Cirebon terus mendorong agar pelayanan publik tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Pelayanan harus mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Pelayanan publik adalah wajah negara yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, prinsip yang terus kami dorong adalah pelayanan yang mudah, cepat, jelas, transparan, adil, inklusif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutur Sekda.
Ia menambahkan, perubahan paradigma juga perlu dilakukan dari pola government oriented menjadi citizen oriented. Artinya, birokrasi tidak semata-mata meminta masyarakat menyesuaikan diri dengan prosedur, tetapi pemerintah yang terus memperbaiki proses agar pelayanan dapat diterima masyarakat secara mudah dan bermartabat.
“Yang menjadi perhatian kita bukan hanya berapa banyak layanan yang dimiliki, tetapi berapa banyak persoalan masyarakat yang bisa kita selesaikan melalui layanan tersebut. Di situlah ukuran keberhasilan pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bogor, Dadan Nurdiansyah, S.IP., M.A., menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cirebon yang telah menerima dan memfasilitasi pelaksanaan studi lapangan PKP Angkatan XII Kabupaten Bogor.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Bogor, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Cirebon yang telah berkenan menerima serta memfasilitasi pelaksanaan studi lapangan ini,” kata Dadan.
Ia menjelaskan, Kota Cirebon dipilih sebagai lokus studi lapangan karena dinilai memiliki pengalaman dan praktik penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik yang relevan untuk dipelajari oleh para peserta PKP.
Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kunjungan, tetapi menjadi kesempatan bagi peserta untuk melihat langsung praktik pemerintahan, menggali informasi, bertukar pengalaman, sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.
“Kami berharap kegiatan ini dapat membangun semangat untuk saling belajar, berbagi pengalaman, bertukar informasi, sekaligus memperkuat hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Cirebon,” ujarnya.
Dadan menambahkan, peserta PKP diharapkan mampu memperoleh lesson learned dari praktik yang ditemui selama studi lapangan. Pengalaman tersebut kemudian dapat diadopsi maupun diadaptasi sesuai karakteristik dan kebutuhan organisasi di Kabupaten Bogor.
“Studi lapangan ini bukan sekadar kegiatan kunjungan kerja. Kami berharap ada pengalaman dan pembelajaran yang benar-benar memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan tugas peserta ketika kembali ke unit kerja masing-masing,” jelasnya. (*/Utoyo)
