DEPOK, DjalapaksiNews – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat melalui kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Jawa Barat di Balai Kota Depok, Rabu (7/10/2026). 
Rakor membahas sejumlah persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, jaminan sosial, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur.
Bagi Pemkot Cirebon, rakor tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan arah pembangunan Jawa Barat, sekaligus memastikan berbagai program yang disepakati dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Cirebon.
Salah satu pembahasan utama adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang belum ter-cover pembiayaan BPJS Kesehatan. Wali Kota mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota memiliki komitmen untuk mencari solusi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang belum terakomodasi dalam skema BPJS Kesehatan.
“Hasil rapat tadi, arahan Pak Gubernur Jawa Barat, beliau menggaransi dengan dukungan Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat terkait hal-hal yang selama ini tidak ter-cover dalam pembiayaan BPJS Kesehatan,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, Pemkot Cirebon akan mendukung langkah tersebut dengan memperkuat koordinasi dan memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat memperoleh penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Prinsipnya, ketika masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah harus hadir. Kita akan terus memperkuat koordinasi agar warga tidak terkendala ketika membutuhkan pelayanan,” katanya.
Tidak hanya sektor kesehatan, Pemkot Cirebon juga akan memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Dalam rakor dibahas perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja seperti pengemudi ojek online, ojek pangkalan hingga petani.
Wali Kota menilai perlindungan tersebut penting karena pekerja rentan memiliki risiko pekerjaan yang perlu diantisipasi, terutama karena penghasilan mereka menjadi tumpuan keluarga.
“Diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa di-cover dari sana. Ini bentuk perlindungan yang penting bagi pekerja dan keluarganya,” ujarnya.
Pemkot Cirebon juga akan melihat kebutuhan perlindungan pekerja rentan di tingkat daerah agar program tersebut dapat menyentuh kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Di bidang infrastruktur, rakor mendorong pemerintah kabupaten dan kota memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dengan alokasi anggaran sekitar 7 hingga 9 persen dari APBD.
Bagi Pemkot Cirebon, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas, mendukung dunia usaha, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Jangan sampai usahanya ada di satu kota atau kabupaten di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di tempat lain,” ungkapnya.
Karena itu, Pemkot Cirebon akan terus mendorong sinergi antara pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi daerah dan optimalisasi pendapatan daerah.
Sementara itu, di sektor pendidikan, Pemkot Cirebon mengambil bagian dalam upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kolaborasi dengan Pemprov Jawa Barat.
Salah satu langkah yang mulai dilakukan adalah pelatihan metode Gasing bagi guru matematika dari jenjang SD hingga SMA. Pelatihan tersebut mulai dilaksanakan pada Rabu (7/10/2026).
“Mulai hari ini sudah dilaksanakan pelatihan untuk guru matematika, mulai dari SD hingga SMA. Metode Gasing ini merupakan usulan dari Profesor Yohanes Surya,” kata Effendi.
Menurut Wali Kota, peningkatan kualitas guru menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki mutu pendidikan di Kota Cirebon. Pelatihan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kemampuan guru, tetapi juga memberikan dampak terhadap cara siswa memahami pelajaran matematika.
“Guru harus terus meningkatkan kemampuan dan metode pembelajarannya. Harapannya, apa yang didapat dari pelatihan ini bisa diterapkan di sekolah dan membuat pembelajaran matematika lebih mudah dipahami siswa,” tuturnya.
Melalui rakor tersebut, Pemkot Cirebon memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat. Wali Kota menilai, persoalan pelayanan dasar membutuhkan kerja bersama karena kebutuhan masyarakat tidak mengenal batas wilayah pemerintahan.
“Yang terpenting, hasil rakor ini harus bisa diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah. Pemkot Cirebon siap berkolaborasi agar pelayanan kesehatan, perlindungan pekerja, pendidikan dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/Utoyo)
