CIREBON, DjalapaksiNews – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Bank BNI kepada 279 calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari lima kelurahan di Kecamatan Harjamukti. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Harjamukti, Senin (19/10/2026).
Wakil Wali Kota mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Cirebon bukan sekadar menyerahkan kartu, tetapi juga memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang berhak dan prosesnya tidak menyulitkan masyarakat. Karena itu, pembaruan data dan pendampingan kepada penerima manfaat harus terus dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat 4.813 calon keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Harjamukti. Pemkot Cirebon terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial, kecamatan, kelurahan, dan pendamping PKH untuk memutakhirkan data berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga bantuan dapat diberikan sesuai kriteria yang berlaku.
Melalui KKS Bank BNI, bantuan disalurkan secara nontunai ke rekening penerima setelah proses aktivasi dan sesuai jadwal pencairan. Mekanisme ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan transaksi sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan bantuan.
Wakil Wali Kota juga berpesan agar bantuan dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Ia juga meminta jajaran kecamatan, kelurahan, pendamping PKH, serta Bank BNI mendampingi penerima, khususnya lansia dan warga yang mengalami kesulitan menggunakan kartu.
“Harapan kami, bantuan ini tidak hanya meringankan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu keluarga membangun masa depan yang lebih baik. Anak-anak harus tetap bersekolah, sehat, dan mendapatkan gizi yang cukup agar keluarga semakin mandiri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahron, menyampaikan bahwa pembagian KKS didahului proses pemutakhiran dan verifikasi data calon penerima. Pembaruan dilakukan secara berkala melalui berbagai mekanisme, termasuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan layanan pengecekan bantuan sosial.
“Data calon penerima terus kami perbarui setiap bulan agar bantuan tepat sasaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan melakukan pengecekan dan asesmen lebih lanjut sesuai kondisi di lapangan,” jelas Agus.
Ia menambahkan, penerima perlu mengaktifkan kartu dan menunggu informasi pencairan dana. Penyaluran PKH tahap keempat direncanakan berlangsung untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan besaran bantuan mengikuti komponen dan ketentuan program.
Agus Syahron menegaskan, Dinas Sosial akan terus melakukan pembaruan data dan berkoordinasi dengan pendamping serta pemerintah wilayah untuk memastikan proses penyaluran berjalan sesuai ketentuan.
“Harapannya, pada tahap keempat ini bantuan dapat tersalurkan kepada seluruh penerima yang memenuhi persyaratan. Kami juga mengimbau masyarakat mengikuti proses aktivasi kartu dan berkoordinasi dengan pendamping apabila membutuhkan informasi terkait pencairan,” pungkasnya. (*/Utoyo)
