Cilacap-//DJALAPAKSINEWS// — (09/11/2026), Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap beberapa waktu lalu masih menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Publik mempertanyakan, mengapa Asisten II Sekretariat Daerah (Setda), Kabupaten Cilacap, Feri Adhi Darma yang disebut-sebut dalam sejumlah informasi beredar sebagai eksekutor sekaligus pemegang barang bukti (BB) dalam perkara tersebut, hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Pertanyaan itu mencuat setelah KPK dalam konferensi pers resmi hanya mengumumkan beberapa orang sebagai tersangka. Sementara nama Asisten II Setda Cilacap tidak termasuk di dalamnya, padahal dalam narasi yang beredar di masyarakat, posisinya disebut-sebut cukup sentral.
“Kami sebagai masyarakat bingung. Kalau memang beliau yang memegang barang buktinya dan yang mengeksekusi, kenapa tidak dijadikan tersangka? Kami minta KPK transparan,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Cilacap yang meminta namanya tidak disebutkan, Senin (09/11/2026).
Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum dari Universitas Jenderal Soedirman, Dr. Andi Santoso, S.H., M.H mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa dalam OTT, penetapan tersangka oleh KPK tidak bisa hanya didasarkan pada siapa yang memegang barang bukti.
“Dalam hukum pidana korupsi, harus ada pembuktian unsur kesengajaan, adanya aliran dana, adanya kesepakatan, dan peran masing-masing. Bisa saja seseorang hanya disuruh memegang atau mengantar, tanpa mengetahui isinya, atau posisinya hanya sebagai saksi yang dimanfaatkan. KPK tentu punya pertimbangan penyidikan yang tidak semuanya bisa dibuka ke publik,” jelas Andi Santoso.
Ia menambahkan, status saksi dalam OTT bukan berarti kebal hukum. Status tersebut bisa berubah sewaktu-waktu menjadi tersangka apabila dalam pengembangan penyidikan ditemukan bukti baru yang cukup.
“Kita harus hormati asas praduga tak bersalah. KPK biasanya melakukan pengembangan. Hari ini saksi, besok bisa jadi tersangka kalau ada dua alat bukti yang cukup. Jadi masyarakat diminta bersabar dan menunggu perkembangan resmi dari KPK, jangan langsung menghakimi,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait pengembangan perkara OTT di Cilacap tersebut. Juru Bicara KPK dalam keterangan tertulisnya sebelumnya hanya menyatakan bahwa penyidikan masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.
“KPK masih terus mengembangkan perkara ini. Kami meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan,” tulis KPK dalam keterangan resminya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Anisa Febriana juga menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan siap kooperatif jika dibutuhkan keterangan tambahan dari ASN di lingkungan Setda Cilacap.
Masyarakat Cilacap pun kini menanti, apakah dalam pengembangan penyidikan selanjutnya, KPK akan menetapkan tersangka baru, termasuk dari jajaran Asisten II Setda Cilacap, atau justru status yang bersangkutan tetap sebagai saksi.
“Dalam persidangan, Sekda Cilacap non aktif, Pak Sadmoko Danardono sudah menjelaskan peran dari Asisten II, selain srbagai eksekutor dan pemegang BB, Asisten II juga yang menetapkan besaran tiap OPD Kabupaten Cilacap, tapi kenapa tidak dijadikan tersangka?” pungkas tokoh masyarakat.//Mros//
