KOTA CIREBON, DjalapaksiNews – Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan perangkat daerah agar semakin adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat. Penataan organisasi dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan setiap perangkat daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Cirebon mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, Senin (9/11/2026). 
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Gotrasawala Gedung DPRD Kota Cirebon tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, Ketua DPRD Kota Cirebon, Andri Sulistyo, jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota menjelaskan bahwa organisasi pemerintahan tidak dapat dipandang sebagai struktur yang bersifat tetap. Sebaliknya, kelembagaan pemerintah harus mampu mengikuti perkembangan regulasi, dinamika penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan publik. Karena itu, penataan perangkat daerah perlu dilakukan berdasarkan evaluasi yang terukur, dengan memperhatikan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi.
Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon telah melaksanakan evaluasi kelembagaan secara berkala, termasuk pemetaan urusan pemerintahan dan analisis beban kerja. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar perlunya penyesuaian kapasitas organisasi agar struktur perangkat daerah tetap relevan dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
“Organisasi pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penataan perangkat daerah ini bukan semata-mata perubahan struktur administratif, tetapi merupakan upaya memastikan setiap organisasi memiliki kapasitas dan fungsi yang tepat sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujar Wali Kota.
Dalam Raperda yang disampaikan, terdapat tiga substansi utama yang menjadi fokus perubahan. Pertama, peningkatan tipologi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dari Tipe C menjadi Tipe B. Langkah ini didasarkan pada semakin kompleksnya pengelolaan aparatur sipil negara, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Penerapan sistem merit, pengembangan manajemen talenta, transformasi digital dalam tata kelola kepegawaian, hingga bertambahnya jumlah aparatur melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi tantangan yang membutuhkan dukungan kelembagaan lebih kuat. Dengan peningkatan tipologi tersebut, diharapkan fungsi pembinaan, pengembangan kompetensi, serta pelayanan administrasi kepegawaian dapat berjalan lebih proporsional dan profesional.
Kedua, perubahan nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Penyesuaian ini menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan pengembangan kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam satu arah kebijakan yang saling mendukung.
Kota Cirebon memiliki potensi budaya, pariwisata, dan kreativitas masyarakat yang dapat terus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang yang lebih luas untuk menyinergikan program, memberikan fasilitasi kepada pelaku ekonomi kreatif, memperkuat identitas budaya lokal, serta meningkatkan daya saing daerah.
Ketiga, penataan regulasi dan kepastian hukum bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pengaturan mengenai pembentukan, susunan, tugas, dan tata kerja BPBD akan dikeluarkan dari Peraturan Daerah induk untuk selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri. Kebijakan ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur kelembagaan penanggulangan bencana.
Meski demikian, Pemerintah Kota Cirebon memastikan perubahan regulasi tersebut tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan kebencanaan. Melalui ketentuan peralihan dalam Raperda, BPBD yang telah terbentuk tetap memiliki legitimasi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah khusus tentang BPBD, paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah perubahan diundangkan.
Wali Kota menegaskan, seluruh perubahan tersebut dirancang dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, efisiensi birokrasi, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat dari sisi hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.
“Harapan kami, penataan kelembagaan ini dapat melahirkan birokrasi yang lebih adaptif, efektif, efisien, dan akuntabel. Setiap perubahan harus memberikan manfaat nyata, baik bagi peningkatan kinerja aparatur maupun kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon juga menjadi agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas usulan pembahasan Raperda tersebut. Dalam tanggapannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan, saran, dan masukan yang telah disampaikan seluruh fraksi.
Ia menilai, perhatian DPRD terhadap efektivitas organisasi, implikasi anggaran, serta landasan hukum perubahan kelembagaan merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi pandangan fraksi terkait peningkatan tipologi BKPSDM, Wali Kota kembali menegaskan bahwa perubahan tersebut merupakan hasil evaluasi kelembagaan dan analisis beban kerja. Penguatan organisasi diperlukan agar pengelolaan ASN, penerapan sistem merit, pengembangan kompetensi, dan pelayanan administrasi kepegawaian dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
Sementara terkait pengintegrasian urusan ekonomi kreatif, pemerintah daerah memandang perubahan nomenklatur dinas sebagai langkah untuk memberikan landasan kelembagaan yang lebih kuat dalam menyusun program, mengalokasikan anggaran, serta memfasilitasi perkembangan industri kreatif di Kota Cirebon.
Adapun mengenai penataan regulasi BPBD, Pemerintah Kota Cirebon menegaskan bahwa perubahan pengaturan tersebut tidak akan menghambat pelayanan dasar kepada masyarakat. Ketentuan peralihan telah disiapkan untuk menjamin keberlangsungan tugas dan kewenangan BPBD hingga regulasi khusus mengenai kelembagaannya ditetapkan.
Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon terbuka terhadap seluruh masukan dan pendalaman materi dari DPRD, termasuk hal-hal teknis terkait susunan organisasi, pemetaan jabatan struktural, hingga proyeksi kebutuhan operasional. Untuk itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama perangkat daerah teknis terkait akan dilibatkan dalam pembahasan lanjutan di tingkat Panitia Khusus (Pansus).
“Kami menyambut baik seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Pemerintah Kota Cirebon siap memberikan penjelasan dan data pendukung secara komprehensif dalam tahapan pembahasan selanjutnya. Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga sehingga Raperda ini dapat menghasilkan kebijakan yang berkualitas, implementatif, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Melalui pembahasan Raperda ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap penataan perangkat daerah dapat menjadi salah satu fondasi penguatan reformasi birokrasi. Dengan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan semakin terarah, profesional, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon. (*/Utoyo)
