Semarang-//DJALAPAKSINEWS// — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang akhirnya membacakan vonis untuk Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono, Selasa (10/11/2026).
Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pemerasan pengumpulan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cilacap.
Syamsul Aulia Rachman Divonis 5 Tahun Penjara
Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pengumpulan uang THR dari sejumlah OPD.
Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Rosana Irawati dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.
Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan Syamsul terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.250 juta,” ujar majelis hakim dalam amar putusannya.
Selain pidana penjara, Syamsul juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp.568 juta.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp.568 juta,” tambahnya.
Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.
Vonis 5 tahun ini lebih ringan 2 tahun dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang sebelumnya menuntut Syamsul 7 tahun penjara.
Sadmoko Danardono Divonis 4 Tahun Penjara
Dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim juga telah menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Sekda Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono dalam perkara yang sama.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono berupa pidana penjara selama 4 tahun,” kata Rosana saat membacakan amar putusan.
Majelis hakim menyatakan, Sadmoko terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Auliya Rachman.
Selain hukuman penjara, Sadmoko juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp.200 juta.
Duduk Perkara: Pemerasan THR Rp.568 Juta
Perkara ini bermula dari dugaan pengumpulan uang pada Februari hingga Maret 2026, ketika Syamsul disebut meminta Sekda Sadmoko mengoordinasikan penarikan dana dari jajaran OPD. Dalam dakwaan, jaksa menyebut 21 dari 27 OPD dimintai uang dengan nominal beragam, mulai dari Rp. 3 juta hingga Rp.100 juta, dan terkumpul Rp.568 juta.
Uang tersebut disebut dikumpulkan untuk THR Lebaran 2026 yang akan dibagikan ke pihak eksternal yakni Forkopimda di lingkungan Pemkab Cilacap.
Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, 13 Maret 2026 di wilayah Kabupaten Cilacap terkait dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah.
Dengan putusan ini, babak persidangan di tingkat pertama untuk kedua terdakwa dinyatakan selesai. Baik JPU KPK maupun pihak terdakwa masih memiliki hak untuk menyatakan banding.//MRos/Redaksi//
