KOTA CIREBON, DjalapaksiNews – Upaya memutus rantai penularan tuberkulosis (TBC) membutuhkan langkah yang lebih luas dari sekadar mengobati pasien. Deteksi dini, pemeriksaan terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat, serta pemberian pengobatan pencegahan menjadi bagian penting untuk menekan penularan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko penyakit tersebut.
Komitmen itu menjadi perhatian Pemerintah Kota Cirebon saat menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dalam rangka percepatan penanggulangan TBC di Provinsi Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Drs. Sutikno, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Siti Maria Listiawaty, menyambut langsung rombongan pemerintah pusat. Kunjungan tersebut diawali dengan peninjauan kegiatan tracing TBC terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di RW 05 Binas Asih Larangan, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Harjamukti.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, rombongan melihat secara langsung pelaksanaan pemeriksaan dan penelusuran kontak erat sebagai bagian dari upaya menemukan kasus TBC lebih awal. Pendekatan jemput bola ini menjadi penting agar masyarakat yang berisiko tidak harus menunggu munculnya gejala untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan kesehatan.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lintas sektor di Ruang Prabayaksa, Gedung Setda Kota Cirebon. Agenda tersebut diisi dengan pembahasan percepatan penanggulangan TBC, deklarasi, serta penandatanganan komitmen bersama penanggulangan TBC di Kota Cirebon. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, kecamatan, kelurahan, rumah sakit, tenaga kesehatan, kader, PKK, serta berbagai unsur terkait lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Kesehatan RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa penanggulangan TBC merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang membutuhkan pendekatan menyeluruh. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian TBC, sehingga upaya penanganannya harus diperkuat melalui penemuan kasus secara aktif, pengobatan yang tuntas, dan pencegahan terhadap orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien.
Ia mengapresiasi capaian Jawa Barat, termasuk Kota Cirebon, dalam upaya penemuan dan pengobatan kasus TBC. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka penemuan kasus TBC di Kota Cirebon mencapai 191 persen. Angka tersebut dipengaruhi pula oleh banyaknya masyarakat dari luar daerah yang mengakses layanan kesehatan di Kota Cirebon. Kondisi ini sekaligus menunjukkan peran Kota Cirebon sebagai salah satu pusat pelayanan kesehatan bagi wilayah sekitarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan menemukan dan mengobati pasien belum cukup untuk memutus rantai penularan. Pemeriksaan terhadap kontak erat dan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) harus menjadi perhatian lebih besar. Sebab, seseorang yang terpapar kuman TBC dapat mengalami infeksi laten dan berisiko berkembang menjadi sakit ketika daya tahan tubuh menurun.
“Kalau kita hanya fokus mengobati orang yang sudah sakit, sementara keluarga dan kontak eratnya tidak diperiksa serta tidak diberikan pengobatan pencegahan, kasus TBC akan terus muncul. Karena itu, tracing harus berjalan dengan baik dan pemberian TPT harus ditingkatkan. Penanggulangan TBC tidak bisa dilakukan sendiri oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian Kesehatan memperkuat pelaksanaan pemeriksaan TBC melalui integrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis. Di Jawa Barat, kegiatan ini dilaksanakan di 10.939 lokasi, dengan alokasi 99 titik pemeriksaan di Kota Cirebon. Dukungan peralatan pemeriksaan, termasuk rontgen bergerak dan perangkat diagnostik cepat, diharapkan semakin memudahkan masyarakat memperoleh layanan tanpa harus selalu datang ke rumah sakit.
Wamenkes juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dukungan alat diagnostik NPOC untuk mempercepat pemeriksaan TBC di berbagai fasilitas kesehatan. Dengan tersedianya perangkat tersebut, pemeriksaan dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat, termasuk di Puskesmas dan lokasi pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu, pemerintah memberikan dukungan operasional bagi kader TBC sebesar Rp500 ribu per bulan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka dalam penelusuran kasus dan pendampingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan TBC sangat ditentukan oleh kesungguhan seluruh pihak dalam menjalankan program secara konsisten. Mulai dari pemeriksaan, penemuan kasus, pengobatan pasien, hingga pemberian terapi pencegahan harus berjalan beriringan agar target penurunan kasus dapat dicapai.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, menekankan bahwa penanggulangan TBC bukan semata-mata urusan kesehatan, melainkan juga berkaitan dengan pembangunan manusia, kesejahteraan keluarga, dan kondisi perekonomian daerah. Pasien yang menjalani pengobatan dalam jangka waktu panjang membutuhkan dukungan lingkungan dan keluarga agar tetap dapat menjalani pengobatan secara teratur tanpa kehilangan produktivitas.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Cirebon yang telah membangun kolaborasi lintas sektor dalam penanganan TBC. Keterlibatan perangkat daerah, Puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan, PKK, Posyandu, RT/RW, Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga kader kesehatan dinilai menjadi kekuatan penting untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Wiyagus juga menyoroti capaian pembentukan Kelurahan Siaga TBC di Kota Cirebon yang telah mencapai 100 persen di seluruh 22 kelurahan. Capaian tersebut diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan pemeriksaan kontak erat dan pemberian terapi pencegahan dalam beberapa waktu ke depan.
“Keberhasilan penanggulangan TBC hanya bisa dicapai melalui kerja bersama. Setelah seluruh kelurahan memiliki komitmen dan kesiapan, langkah berikutnya adalah memastikan pemeriksaan kontak erat serta pemberian terapi pencegahan berjalan lebih optimal. Pemerintah daerah harus menggerakkan seluruh unsur sampai tingkat paling bawah agar masyarakat benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota. Dukungan tersebut diharapkan dapat memastikan program penanggulangan TBC terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD, RKPD, rencana strategis perangkat daerah, hingga penganggaran melalui APBD.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat yang menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu lokasi kunjungan kerja percepatan penanggulangan TBC di Jawa Barat. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat langkah pencegahan penularan di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Cirebon menyadari bahwa TBC merupakan persoalan kesehatan serius yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasien, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitarnya. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari deteksi dini, pengobatan, hingga pendampingan pasien agar dapat menyelesaikan seluruh tahapan pengobatan.
“Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen penuh untuk memperkuat upaya penanggulangan TBC melalui deteksi dini, pengobatan, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kami juga menyadari bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Kami berharap arahan serta dukungan pemerintah pusat semakin memperkuat langkah bersama dalam mewujudkan Kota Cirebon yang lebih sehat,” ungkapnya.
Wakil Wali Kota juga berharap deklarasi dan penandatanganan komitmen bersama tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi landasan untuk memperkuat koordinasi dan memastikan setiap unsur menjalankan perannya secara nyata. Dengan demikian, upaya penemuan kasus dan pencegahan penularan dapat menjangkau hingga tingkat keluarga dan lingkungan permukiman.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Siti Maria Listiawaty, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengoptimalkan peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Penguatan tracing, pemeriksaan kontak erat, serta pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) menjadi langkah yang terus didorong agar penanganan TBC tidak hanya berorientasi pada pasien yang sudah terdiagnosis, tetapi juga mampu mencegah munculnya kasus baru.
Dinas Kesehatan juga akan memperkuat koordinasi dengan para camat, lurah, rumah sakit, kader kesehatan, dan unsur masyarakat lainnya. Menurutnya, keterlibatan kader sangat penting karena mereka berinteraksi langsung dengan warga sehingga dapat membantu menemukan masyarakat yang memiliki gejala maupun riwayat kontak erat dengan pasien TBC.
“Penanggulangan TBC harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kami terus mendorong Puskesmas untuk meningkatkan penemuan kasus, memastikan pasien menjalani pengobatan sampai tuntas, serta memperluas pemeriksaan dan pemberian terapi pencegahan bagi kontak erat. Dukungan seluruh sektor dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan upaya ini,” jelasnya. (*/Utoyo)
