Pemkot Cirebon Sampaikan Raperda APBD 2027, Anggaran Disiapkan untuk Perkuat Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat

oleh -685 Dilihat

KOTA CIREBON, DjalapaksiNews – Pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan, Pemerintah Kota Cirebon mulai mengarahkan perencanaan fiskal tahun mendatang melalui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Kota Cirebon.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cirebon tentang Penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, Rabu (18/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Gotrasawala Gedung DPRD Kota Cirebon tersebut dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo, didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman, Ketua DPRD Kota Cirebon Andri Sulistyo, jajaran Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota menegaskan bahwa kedua Raperda tersebut memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan daerah. APBD menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan arah kebijakan pemerintah ke dalam program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Wali Kota menyampaikan bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, tetapi merupakan gambaran komitmen pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, setiap anggaran yang direncanakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dikelola secara bertanggung jawab, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

Dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kota Cirebon merencanakan total pendapatan daerah sebesar Rp1.486.537.476.750. Jumlah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp733.700.303.311 dan pendapatan transfer sebesar Rp752.837.173.439.

Sementara itu, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.486.537.476.750, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp1.444.087.517.821, belanja modal sebesar Rp40.949.958.929, serta belanja tidak terduga sebesar Rp1.500.000.000. Dengan komposisi tersebut, rancangan APBD 2027 direncanakan dalam kondisi berimbang, tanpa surplus maupun defisit anggaran.

Wali Kota menjelaskan, pada sisi pendapatan, pemerintah daerah akan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Kota Cirebon dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan pada tahun sebelumnya. Adapun pada sisi belanja, kebijakan anggaran akan diarahkan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat, menuntaskan belanja wajib dan mengikat, serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional.

Ia juga menyampaikan bahwa terdapat sejumlah komponen pendapatan yang belum tercantum dalam rancangan awal, salah satunya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Apabila terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana transfer lainnya, pemerintah daerah akan mengintegrasikannya dalam proses pembahasan RAPBD 2027.

“Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen menjaga disiplin fiskal dan memastikan perencanaan pendapatan maupun belanja dilakukan secara terukur. Kami ingin anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas,” tambahnya.

Selain penyampaian RAPBD 2027, Pemerintah Kota Cirebon juga mengusulkan Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Usulan pencabutan tersebut dilatarbelakangi perkembangan kebijakan nasional di bidang aparatur sipil negara, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2005 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan sistem manajemen kepegawaian yang berlaku saat ini.

Penyesuaian regulasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat tertib administrasi, serta menghindari tumpang tindih pengaturan mengenai status dan kedudukan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Wali Kota menegaskan bahwa pencabutan peraturan daerah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak-hak kepegawaian yang telah timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian hak dan kewajiban yang masih ada tetap akan dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab.

Ia menambahkan, Raperda pencabutan tersebut telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, rancangan regulasi tersebut siap memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Asistensi Pemerintah Daerah.

Pada kesempatan yang sama, rapat paripurna juga dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Wali Kota Cirebon atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap kedua Raperda tersebut.

Dalam tanggapannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, pertanyaan, dan kritik konstruktif yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, pandangan DPRD merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan kebijakan daerah agar regulasi dan perencanaan anggaran yang dihasilkan semakin berkualitas.

Terkait RAPBD 2027, pemerintah daerah menegaskan komitmennya terhadap disiplin fiskal, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, mengenai pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2005, pemerintah memastikan penataan manajemen kepegawaian akan dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis sistem merit, dengan tetap memperhatikan hak serta kewajiban kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Wali Kota, hubungan kerja yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Karena itu, setiap tahapan pembahasan perlu dilakukan secara terbuka, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting untuk menyempurnakan kedua rancangan peraturan daerah ini. Kami berharap pembahasan dapat berjalan dengan baik melalui komunikasi dan sinergi yang terus terjaga, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membawa manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon,” ungkapnya.

Melalui penyampaian kedua Raperda tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap proses pembahasan bersama DPRD dapat berjalan optimal. Dengan demikian, perencanaan APBD 2027 dapat menjadi landasan bagi pembangunan yang lebih terarah, sementara penataan regulasi kepegawaian mampu mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (*/Utoyo)

No More Posts Available.

No more pages to load.