‎Temuan BPK Rp65,63 Miliar Menanti Penjelasan Jakpro, JIS Bukan Sekadar Megah

oleh -713 Dilihat

Jakarta-//DJALAPAKSINEWS// – (18/11/2026), Pengelolaan proyek Jakarta International Stadium (JIS) oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro menjadi sorotan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan pembangunan stadion tersebut.
‎
‎Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, BPK mencatat tiga persoalan dalam pekerjaan pembangunan JIS, yakni kekurangan volume pekerjaan senilai Rp4,21 miliar, ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp35,74 miliar, serta pembebanan biaya yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp23,49 miliar.

Jika dijumlahkan, ketiga persoalan tersebut mencapai Rp63,44 miliar
‎
‎Temuan BPK tidak berhenti pada pembangunan stadion. Pemeriksaan juga mengungkap kekurangan volume pekerjaan Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) Kampung Susun Bayam yang mencapai Rp2,19 miliar.
‎
‎Secara keseluruhan, BPK menyebut persoalan tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp65,63 miliar.
‎
‎Selain itu, BPK menemukan keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan JIS yang belum dikenakan denda kepada rekanan sebesar Rp7,26 miliar. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekurangan penerimaan bagi perusahaan.
‎
‎Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama Jakpro untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp65,63 miliar kepada rekanan, kemudian menyetorkannya ke rekening proyek JIS atau memperhitungkannya dengan pembayaran retensi.
‎
‎BPK juga merekomendasikan agar Jakpro mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp7,26 miliar kepada pihak rekanan.
‎
‎Akuntabilitas Manajemen Dipertanyakan
‎
‎Besarnya nilai temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal, pengendalian proyek, serta tanggung jawab manajemen Jakpro dalam memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan ketentuan.
‎
‎Sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakpro memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran perusahaan dilakukan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Karena itu, tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi bagian penting yang perlu dibuka kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui apakah kelebihan pembayaran telah dipulihkan, denda keterlambatan sudah ditagih, serta bagaimana perusahaan memperbaiki kelemahan pengawasan proyek.
‎
‎Persoalan ini juga perlu mendapat perhatian DPRD DKI Jakarta, khususnya komisi yang membidangi BUMD dan pembangunan, melalui fungsi pengawasan terhadap kinerja perusahaan daerah.
‎
‎Manajemen Jakpro juga perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab munculnya temuan tersebut, pihak yang bertanggung jawab, serta perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK.
‎
‎Dengan nilai proyek dan aset yang besar, publik tentu tidak cukup hanya menerima penjelasan bahwa pembangunan telah selesai. Yang lebih penting adalah memastikan setiap rupiah anggaran perusahaan digunakan sesuai peruntukannya dan setiap rekomendasi pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti.
‎
‎Sementara itu, dalam menanggapi temuan BPK, GM Jakpro Alvin menegaskan bahwa temuan itu sudah di closed rekomendasi. “Closed=sdh ditindaklanjuti dan selesai,” dalam keterangannya melalui pesan elektronik kepada awak media, pada Rabu (18/11/2026).

Namun pernyataan itu, berbanding terbalik dengan kesimpulan temuan BPK yang menyebutkan ” Beberapa masalah operasional sudah teratasi, namun Masalah keuangan utama – utang sewa, piutang, kerugian tahun berjalan, dan kelemahan tata kelola yang ditandai opini WDP dari BPK – belum sepenuhnya diselesaikan per November 2026″.//Hendro H/Jw//

No More Posts Available.

No more pages to load.