Laka Maut Gronggong: Tiga Tewas, Seorang Anak Cacat, Hanya Sopir yang Diadili

oleh -823 Dilihat

CIREBON, DjalapaksiNews — Kecelakaan maut di turunan Gronggong, Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Senin (13/7/2026) siang, menewaskan tiga orang dalam satu keluarga dan menyebabkan seorang anak mengalami cacat permanen.

Empat bulan pasca-kejadian, hanya Sopir truk box berinisial AS (51) yang duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Sumber. Sementara itu, penasihat hukum AS menyoroti dugaan kejanggalan dalam penegakan hukumnya.

Truk box bermuatan sekitar sembilan ton air minum dalam kemasan itu diduga mengalami rem blong saat menuruni jalur Kuningan-Cirebon. Truk kemudian oleng ke kanan, terguling, dan menimpa sepeda motor dari arah berlawanan.

AS telah ditahan sejak 17 Juli 2026 dan kini diadili dalam perkara Nomor 243/Pid.Sus/2026/PN Sbr.

“Kami berduka bersama keluarga korban. Justru karena itu, perkara ini tidak boleh berhenti pada orang yang paling lemah,” ujar Mohamad Rezza Wiharta, S.H., M.H., CLA., advokat dari MRWP Attorneys at Law yang ditunjuk sebagai Penasehat Hukum (PH) AS, Rabu (19/11/2026).

Dua Berkas, Satu Terdakwa

Kejanggalan pertama, menurut Rezza, terkait pemisahan perkara atau split perkara. Penyidikan atas dugaan tindak pidana korporasi telah dimulai sejak 10 September 2026. Sangkaannya adalah Pasal 310 ayat (4) dan (3) jo. Pasal 315 UU Lalu Lintas, jo. Pasal 45 sampai 50 KUHP Nasional tentang pertanggungjawaban korporasi. Namun hingga kini, tersangka korporasi belum ditetapkan.

Tujuh hari setelah penyidikan itu dimulai, pada 17 September 2026, Jaksa menandatangani surat dakwaan. Isinya hanya menyasar Sopir tidak ada Pasal 315 yang menjerat korporasi.

“Begitu hakim menyatakan rem blong itu akibat kelalaian Sopir, putusan itu bisa menjadi pijakan, seolah-olah yurisprudensi, bahwa kelalaiannya ada pada sopir semata. Fakta yang sebenarnya tentang kendaraan yang tak laik dan muatan yang berlebih bisa terkubur, dan perusahaan punya alasan untuk lepas,” ujar Rezza.

Padahal, dalam dakwaan AS sendiri disebut kendaraan diduga tak laik jalan dan muatannya melebihi kapasitas.

“Itu bukan wewenang sopir. Tetapi yang diadili lebih dulu, dan mungkin satu-satunya, adalah Sopir,” katanya.

Terdakwa Sendirian di Ruang Sidang

AS merupakan lulusan sekolah dasar. Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuknya. Pasal yang didakwakan kepadanya mengancam pidana enam tahun penjara.

Rezza menyebut, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang baru, pejabat pada semua tahap pemeriksaan wajib menunjuk Advokat bagi terdakwa dalam kondisi seperti AS. Kenyataannya, AS diperiksa penyidik tanpa advokat. Surat dakwaan dibacakan di hadapannya tanpa Advokat. Tahap eksepsi pun lewat begitu saja.

“Apakah kebetulan, dalam perkara yang menyeret dua korporasi, satu-satunya terdakwa adalah orang yang paling tidak mampu membela diri? Sopir lulusan SD, tanpa uang, tanpa Pengacara, dari pemeriksaan Polisi sampai ruang sidang. Orang seperti ini tidak akan bertanya soal rem, klakson, atau berat muatan. Ia hanya akan menjawab apa yang ditanyakan,” jelasnya.

Menurutnya, merujuk putusan Pengadilan Negeri Marisa, Gorontalo, Nomor 83/Pid.Sus/2026/PN Mar tanggal 3 November 2026. Di sana majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum dan membebaskan terdakwa dari tahanan karena berita acara pemeriksaannya dibuat tanpa pendampingan Advokat.

“Hak didampingi Advokat bukan belas kasihan negara. Itu kewajiban hukum,” ucapnya.

Korban Laka Maut Masih Menunggu Restitusi

Di sisi lain, keluarga yang kehilangan tiga anggotanya dan anak yang harus menjalani hidup dengan cacat permanen, menurut Rezza, belum menerima kompensasi atas hak mereka dari perusahaan.

Padahal UU Lalu Lintas mengatur perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan orang yang dipekerjakannya, dan wajib memberi bantuan biaya pengobatan dan pemakaman kepada korban dan ahli warisnya, tanpa menggugurkan perkara pidana (Pasal 191, 234, dan 235 UU Lalu Lintas).

“Memenjarakan Sopir tidak mengembalikan apa pun kepada keluarga korban. Sopir bergaji di bawah upah minimum tidak mungkin membayar santunan. Yang mampu dan wajib membayar adalah perusahaan. Selama perkara hanya berhenti di Sopir, korban kehilangan dua kali: kehilangan keluarganya, dan kehilangan haknya,” paparnya.

Rem, Klakson, dan Sembilan Ton Lebih Air Mineral

Surat dakwaan sendiri mencatat truk berangkat tanpa pemeriksaan menyeluruh oleh mekanik. Namun dakwaan menimpakan kesalahan pada Sopir, antara lain soal klakson angin yang disebut membagi tekanan angin dengan rem.

Menurut keterangan AS kepada penasihat hukumnya, klakson itu dipasang sekitar dua tahun sebelum kecelakaan dan sudah mati sejak sekitar setahun sebelumnya. Mekanik perusahaan tak pernah melepas atau memperbaikinya, begitu pula kondisi rem yang diketahui perusahaan.

Muatan sekitar sembilan ton lebih dimuat pihak pabrik. Petugas di gerbang hanya memeriksa surat jalan, tanpa menimbang muatan atau mengecek kendaraan. Sopir tak pernah diberi tahu berapa berat yang ia bawa.

“Perawatan kendaraan urusan perusahaan. Penentuan muatan urusan pemilik barang. Ketika dua hal itu disingkirkan dari dakwaan dan semua dijatuhkan pada Sopir, yang terjadi adalah pelepasan tanggung jawab korporasi lewat pintu belakang,” tegas Rezza.

Ironisnya, AS sendiri sudah sekitar delapan tahun bekerja sebagai Sopir dengan kontrak yang diperpanjang setiap enam bulan dan upah di bawah upah minimum. Pihak yang paling sedikit menikmati keuntungan dari truk itu kini menanggung seluruh bebannya.

Seruan Kepada Penegak Hukum

Rezza menutup penjelasannya dengan seruan kepada tiga lembaga yang kini memegang nasib perkara ini.

Kepada Polresta Cirebon, ia meminta penyidikan dugaan tindak pidana korporasi yang sudah dimulai sejak 10 September dituntaskan secara terbuka, tanpa menunggu putusan Sopir.

“Jangan sampai berkas korporasi baru dibuka setelah semua kesalahan telanjur dibebankan pada Sopir,” katanya.

Kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, ia meminta jaksa meneliti ulang berkas perkara Sopir, memastikan hak terdakwa atas Advokat dipenuhi, dan menyandingkannya dengan berkas korporasi yang sudah diterima melalui SPDP.

“Jaksa menerima dua surat dari polisi tentang satu peristiwa yang sama. Satu menyebut korporasi, satu lagi hanya Sopir. Jaksa yang paling tahu bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan,” ungkap Rezza.

Kepada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, ia berharap majelis Hakim memulihkan hak terdakwa yang hilang, membuka kebenaran materiil seutuhnya, dan memastikan putusan perkara Sopir tidak menjadi pintu bagi lepasnya tanggung jawab korporasi.

“Pengadilan adalah benteng terakhir. Jika di sini pun hanya separuh kebenaran yang dicatat, separuh lainnya akan hilang untuk selamanya. Kami tidak meminta sopir dibebaskan tanpa dasar. Kami meminta hukum ditegakkan utuh: hak terdakwa dipenuhi, kebenaran dibuka seluruhnya, korporasi dimintai pertanggungjawaban, dan korban dipulihkan,” harapnya.

Hingga berita ini diturunkan, Polresta Cirebon, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, dan pihak perusahaan angkutan maupun perusahaan pemilik barang belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pemisahan perkara.

Begitu pula status penetapan tersangka korporasi, maupun status restitusi korban. Media ini memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi secara proporsional sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (2).

Seluruh pihak yang disebut dalam berita ini tetap harus dipandang berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (*/Utoyo)

No More Posts Available.

No more pages to load.