Polresta Cirebon Ungkap TPPO, Korban Dijanjikan Gaji Rp6 Juta di Uni Emirat Arab

oleh -20 Dilihat

CIREBON, DjalapaksiNews (20/11/2026) – Polresta Cirebon mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA). Korban dijanjikan gaji minimal Rp6 juta per bulan, namun kenyataannya tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan dan justru mengalami kerugian hingga Rp20 juta untuk biaya kepulangan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka. Korban berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, direkrut dan diberangkatkan melalui proses penempatan pekerja migran yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang memanfaatkan masyarakat dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri.

“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal, terlebih apabila berujung pada eksploitasi, kerugian, maupun penderitaan bagi korban,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada Juli 2026, ketika tersangka menawarkan kepada korban pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab. Tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat, korban akan langsung ditempatkan bekerja setelah tiba di negara tujuan, serta memperoleh gaji minimal Rp6 juta per bulan.

Untuk keperluan pemberangkatan, tersangka meminta korban menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk diproses pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke penampungan di wilayah Bekasi. Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab melalui penerbangan transit di Singapura.

Namun, sesampainya di negara tujuan, korban tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan. Korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Korban kemudian meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp20 juta. Keluarga korban akhirnya membayar biaya tersebut hingga korban berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Kapolresta Cirebon mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar, proses cepat, maupun janji langsung ditempatkan tanpa memastikan legalitas proses perekrutan dan perusahaan penempatan.

“Pastikan seluruh proses keberangkatan menjadi pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi. Masyarakat harus memahami hak-haknya, mengetahui perusahaan yang memberangkatkan, serta memastikan adanya kontrak kerja dan kejelasan pekerjaan di negara tujuan. Jangan sampai niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Dalam proses penyidikan, tersangka diketahui telah mengetahui bahwa proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban sebagai pekerja migran tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan pemerintah, termasuk adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab. Meski demikian, tersangka tetap menjalankan perekrutan tersebut karena memperoleh keuntungan sebesar Rp4 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII, yakni senilai Rp5 miliar.

Selain penegakan hukum, Satreskrim Polresta Cirebon juga mengintensifkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran di tempat pelatihan dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Edukasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, perkumpulan masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta dengan menggandeng UPTD PPA Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya pemulihan korban, Polresta Cirebon turut berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk membantu pemulangan pekerja migran yang mengalami permasalahan, termasuk korban dalam perkara ini. Pendampingan terhadap korban yang telah dipulangkan juga dilakukan bersama UPTD PPA Kabupaten Cirebon guna mendukung proses reintegrasi sosial.

Sebagai bagian dari program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran), Polresta Cirebon juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Job Fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan edukasi, membuka akses informasi pekerjaan yang legal, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat demi melindungi warga dari tindak kejahatan,” pungkasnya. (*/Utoyo)

No More Posts Available.

No more pages to load.