Jakarta-\/\/DJALAPAKSINEWS\/\/ \u2013 (11\/05\/2026), Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, menyoroti adanya hambatan komunikasi atau disconnect antara kebijakan komunikasi Presiden dengan jajaran menteri serta bawahannya.<\/p>\n
Hal ini dinilai memicu munculnya berbagai persoalan di tengah masyarakat, khususnya terkait narasi digital.<\/p>\n
Statemen tersebut disampaikan Nasrullah\u200b dalam diskusi bertajuk \u201cPolitik Persepsi dan Perang Narasi dalam Demokrasi Digital Indonesia\u201d yang digelar Majelis Sabtu kemarin di Jakarta.<\/p>\n
Nasrullah membandingkan pola pendekatan yang dilakukan oleh Presiden (terpilih) Prabowo Subianto dalam meredam gejolak informasi dibanding tokoh lain.<\/p>\n
\u200b\u201dPrabowo lebih cenderung untuk memanggil para jurnalis, pengamat, lalu diskusi langsung berjam-jam. Begitu muncul masalah, beliau memanggil tokoh-tokoh atau ormas Islam untuk dialog langsung,\u201d ujar Nasrullah.<\/em><\/p>\n \u200bMenurutnya, pola dialog langsung tersebut sangat efektif untuk meminimalisir potensi negatif yang dihasilkan oleh algoritma media sosial yang sering kali memperkeruh narasi di ruang publik.<\/p>\n Namun, Nasrullah menyayangkan langkah responsif Presiden ini sering kali tidak diikuti dengan ritme yang sama oleh para pembantunya. \u200bIa menekankan bahwa sinkronisasi komunikasi di level pemerintahan sangat krusial dalam demokrasi digital saat ini. Tanpa adanya kesatuan narasi dari tingkat atas hingga kementerian, kebijakan pemerintah akan sulit diterima dengan baik oleh masyarakat dan rentan menjadi sasaran negatif dalam \u201cperang narasi\u201d.<\/p>\n \u200bDiskusi ini juga dihadiri oleh sejumlah akademisi dan pengamat komunikasi yang sepakat bahwa pengelolaan persepsi politik di era digital memerlukan keterbukaan dan kecepatan dalam berdialog secara langsung dengan para pemangku kepentingan.<\/p>\n Diskusi menghadirkan Cendekiawan dan Tenaga Ahli Utama KSP DR. Dr M Alfan Alfian MSi, Taufik Amrullah,ME (Direkrur Progres Indonesia) dan Dr. Ade Reza Haryadi (akademisi) dan moderator Ali Sodikin.\/\/M Adnan\/Jw\/\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jakarta-\/\/DJALAPAKSINEWS\/\/ \u2013 (11\/05\/2026), Ketua Umum Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PII), Nasrullah Larada, menyoroti adanya hambatan komunikasi atau disconnect antara kebijakan<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":2558,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,3],"tags":[366,160],"newstopic":[113],"class_list":["post-2557","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-djalapaksiviral","category-nasional","tag-kb-pii","tag-presiden-ri","newstopic-politik"],"yoast_head":"\n
\n\u200b\u201dKetika Presiden memanggil beberapa tokoh, ternyata tidak diikuti juga oleh para menteri dan sebagainya. Inilah ada keterputusan komunikasi antara apa yang diinginkan oleh Presiden dengan masyarakat,\u201d tegasnya.<\/p>\n