Jakarta-\/\/DJALAPAKSINEWS\/\/ \u2013 (05\/11\/2026), Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta aparat penegak hukum mengusut secara serius dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n
Ia menilai perkara tersebut bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.<\/p>\n
Ryano menegaskan, dugaan penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan keamanan informasi kepala negara tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum yang jelas.<\/p>\n
Menurutnya, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.<\/p>\n
Pernyataan tersebut disampaikan Ryano menyusul perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.<\/p>\n
\u201cTidak boleh ada ruang bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara,\u201d kata Ryano dalam keterangannya, Rabu kemarin.<\/p>\n
KNPI Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang<\/strong><\/em><\/p>\n Ryano mengatakan, setiap pejabat negara memiliki kewajiban menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan yang diberikan serta peraturan perundang-undangan.<\/p>\n Karena itu, apabila dugaan penyalahgunaan jabatan berkaitan dengan keamanan informasi Presiden, persoalan tersebut harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n Ia juga mengingatkan bahwa institusi negara seharusnya menjadi pihak yang menjamin perlindungan, keamanan, serta kehormatan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.<\/p>\n Menurut Ryano, apabila dugaan tindakan tersebut terbukti melalui proses hukum, dampaknya tidak hanya menyangkut individu yang terlibat, tetapi juga dapat memunculkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.<\/p>\n Penegakan Hukum Jangan Tebang Pilih<\/em><\/strong><\/p>\n Selain menyoroti aspek keamanan negara, Ketua Umum KNPI itu turut mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo.<\/p>\n Ryano menilai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara sangat bergantung pada konsistensi aparat dalam menegakkan hukum.<\/p>\n Karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, serta tidak membedakan latar belakang maupun jabatan pihak yang diperiksa.<\/p>\n Ia menekankan, pengungkapan perkara harus didasarkan pada alat bukti dan mekanisme hukum yang sah, bukan spekulasi ataupun kepentingan kelompok tertentu.<\/p>\n \u201cBagi kami, tidak boleh ada ruang lagi bagi para pengkhianat bangsa. Namun, semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,\u201d tegas Ryano.<\/p>\n Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar aparat tidak berhenti pada pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat, tetapi juga memastikan seluruh rangkaian peristiwa dapat dijelaskan berdasarkan hasil penyidikan.<\/p>\n Tiga Perwira Polri Jadi Tersangka<\/em><\/strong><\/p>\n Sebelumnya, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.<\/p>\n Ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa kemarin.<\/p>\n Penyidik menduga praktik penyadapan dilakukan pada periode 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.<\/p>\n Salah satu dugaan yang diungkap adalah penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi sebagaimana mestinya.<\/p>\n Kasus tersebut disebut menyasar sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, aktivis, hingga Presiden Prabowo Subianto.<\/p>\n Pemerintah dan Polri menyatakan proses hukum harus berjalan secara objektif dan transparan.<\/p>\n Pengusutan perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum pihak-pihak yang terbukti terlibat.<\/p>\n Dengan demikian, desakan KNPI agar kasus dugaan penyadapan Presiden diusut tuntas menambah perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan kewenangan aparat, perlindungan informasi strategis negara, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.\/\/Hendro H\/Jw\/\/<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jakarta-\/\/DJALAPAKSINEWS\/\/ \u2013 (05\/11\/2026), Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Muhammad Ryano Panjaitan meminta aparat penegak hukum mengusut secara serius dugaan penyadapan<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":7936,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,3],"tags":[487,155],"newstopic":[260],"class_list":["post-7935","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-djalapaksiviral","category-nasional","tag-desak-penegak-hukum","tag-dpp-knpi","newstopic-ragam"],"yoast_head":"\n